Detail Cantuman

Text
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
0428 | 2-0428 | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
2-0428
|
Penerbit | BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH : SEMARANG., |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
348.59 BIR
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Informasi
DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this

JDIH Purbalingga
Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya