Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2003 BUKU 1 A

HIMPUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2003 BUKU 1 A

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2005 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2005 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN BLORA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PP NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PUSAT TAHUN 2011 DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH TAHUN 2012

INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PUSAT TAHUN 2011 DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH"
Permintaan membutuhkan 0.05073 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya