Detail Cantuman

Image of LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

Text

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS



Tidak Tersedia Deskripsi



Ketersediaan

01502-0150My LibraryTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
2-0150
Penerbit CV. EKO JAYA : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
348.59 EKO
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya