Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 46 TAHUN 2014 TANGGAL 11 AGUSTUS 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 46 TAHUN 2014 TANGGAL 11 AGUSTUS 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 SERI E NOMOR 1 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.05/2009 TENTANG PERENCANAAN KAS. PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING. PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.05/2009 TENTANG PERENCANAAN KAS. PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING. PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
KETENAGAKERJAAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN & UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KETENAGAKERJAAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN & UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

Detail CantumanXML DetailCite
PANDUAN PERMASYARAKATAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 SESUAI DENGAN URUTAN BAB PASAL DAN AYAT

PANDUAN PERMASYARAKATAN UUD NEGARA RI TAHUN 1945 SESUAI DENGAN URUTAN BAB PASAL DAN AYAT

Detail CantumanXML DetailCite
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA IS FIGURES 2005

KABUPATEN PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA IS FIGURES 2005

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "BP. DHARMA BHAKTI"
Permintaan membutuhkan 0.04898 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya