Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   81   82   83   84   85   Berikutnya   Halaman Akhir 
KEPPRES NO 29/30 TAHUN 1984

KEPPRES NO 29/30 TAHUN 1984

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI ( NO. 42 DAN NO. 49 TAHUN 2001 NO. 7 TAHUN 2002 DAN NO. 12 TAHUN 2003 )

HIMPUNAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI ( NO. 42 DAN NO. 49 TAHUN 2001 NO. 7 TAHUN 2002 DAN NO. 12 TAHUN 2003 )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN REGULASI TENTANG DESA, UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP NO 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, NO 47 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TH 204 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PERMENDAGRI NO 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, NO 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NO 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, NO 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, NO 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NO 83 TH 2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NO 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

HIMPUNAN REGULASI TENTANG DESA, UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP NO 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, NO 47 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TH 204 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PERMENDAGRI NO 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, NO 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NO 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, NO 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, NO 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NO 83 TH 2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NO 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. DAN DILENGKAPI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM. STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, TAHAPAN PERSIAPAN PENGHASILAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH, HGU,HGB DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   81   82   83   84   85   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 81 dari total 332 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01604 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya