PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN JUKNIS BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH(PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN . PERMENDIKBUD NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH. PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

3311 80 10 PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN JUKNIS BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH(PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN . PERMENDIKBUD NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH. PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN. CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author TIM AKSARA IUSTITIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II WONOSOBO Additional Author PROYEK PUSAT PUBLIKASI PEMERINTAH DEPARTEMEN PENERANGAN RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 IMG-20240913-WA0156.jpg.jpg KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT CV MINI JAYA ABADI Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author mixed material 9786021284193 Jakarta CV MINI JAYA ABADI 2015 IMG-20240913-WA0155.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ TIM AKSARA IUSTITIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II SUKOHARJO Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material 9789790653009 Jakarta TIM AKSARA IUSTITIA 2018 IMG-20240913-WA0154.jpg.jpg KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS PEMERIKSAAN TANAH. KLASIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEBUMEN Additional Author Drs. A.Y. SURYANAJAYA SH.MH Additional Author CV. MINI JAYA ABADI Additional Author BIRO HUKUM PROV JATENG Additional Author mixed material Jakarta CV. MINI JAYA ABADI 1993 IMG-20240912-WA0075.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMO : 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERLAN PERCEPATAAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI CV. MINI JAYA ABADI JAKARTA Additional Author PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN Additional Author mixed material ISBN:97860298848 Jakarta CV. MINI JAYA ABADI JAKARTA IMG-20240913-WA0153.jpg.jpg KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Pengarang Additional Author CV. EKO JAYA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEBUMEN Additional Author BIRO HUKUM PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH 1993 IMG-20240912-WA0076.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author PUTAKA YUSTISIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO Additional Author mixed material 2010 IMG-20240913-WA0152.jpg.jpg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 IMG-20240912-WA0074.jpg.jpg KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH Additional Author KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH 1990 IMG-20240912-WA0073.jpg.jpg KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2990 TANGGAL 2 OKTOBER 1990 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL & KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI Additional Author DIREKTORAT PENDAPTAN DAERAH DIRJEN PEMERINTAH AN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DEPDAGRI Additional Author BIRO HUKUM PROV DAERAH TK I JATENG Additional Author mixed material Jakarta DIREKTORAT PENDAPTAN DAERAH DIRJEN PEMERINTAH AN UMUM DAN OTONOMI DAERAH DEPDAGRI 1991 IMG-20240912-WA0072.jpg.jpg