PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

3311 78 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 IMG-20240912-WA0082.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERTANAHAN DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATARUANG CITRA UMBARA Additional Author LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RI Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author mixed material 9786028004190 Bandung CITRA UMBARA 2008 IMG-20240913-WA0180.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG CV. EKO JAYA JAKARTA 2008 Additional Author BP. CIPTA JAYA -JAKARTA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta BP. CIPTA JAYA -JAKARTA 2006 IMG-20240913-WA0174.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author PT GRASINDO Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material ISBN:9786028702 Jakarta CV. EKO JAYA JAKARTA 2010 IMG-20240913-WA0173.jpg.jpg KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. 2005 DENGAN STATUS/ CV. CITRA UTAMA Additional Author BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGERI Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI Additional Author mixed material Jakarta BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGERI 2005 IMG-20240913-WA0170.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material 2012 IMG-20240913-WA0165.jpg.jpg PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL CV. EKO JAYA Additional Author SINAR GRAFIKA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material 9789791402224 Jakarta CV. EKO JAYA 2007 IMG-20240912-WA0088.jpg.jpg UNDANG-UNDANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAAN. UU RI TENTANG DESA. PP RI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA JDIH BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author FOKUSMEDIA Additional Author ASDEP INDUSTRI PARIWISATA, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI, DAN INDUSTRI PARIWISATA, KEMENTRIAN Additional Author mixed material Bandung FOKUSMEDIA 2014 IMG-20240912-WA0083.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PRESIDEN RI Additional Author SEKWIL PRESIDEN RI SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta PRESIDEN RI 2011 IMG-20240913-WA0162.jpg.jpg PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEKWIL PRESIDEN RI SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta SEKWIL PRESIDEN RI SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2011 IMG-20240913-WA0159.jpg.jpg