PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

3311 48 10 PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material SEMARANG DISPERMASDES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.55.jpeg.jpeg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KAB. DATI II SUKOHARJO Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.54.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DILENGKAPI : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014, TATA CARA PENGELOLAAN DANA DARURAT, PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KAB. DAERAH TINGKAT II Additional Author mixed material ISBN:9786028702 CV. EKO JAYA JAKARTA 2013 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.53.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DILENGKAPI : TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN / APBD, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH, TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II KUDUS Additional Author mixed material ISBN:9786028702 CV. EKO JAYA JAKARTA 2011 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.52.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.51.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILENGKAPI : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN , HIBAH DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN ORTALA PADA SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.50.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29 CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material BLORA PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA 1997 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.49.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP ) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PMK NO. 214/PMK. 05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR, PMK NO. 213/PMK. 05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PMK NO. 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2014 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.48.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6 CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material PEKALONGAN BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN 1997 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.46_11zon.jpeg.jpeg PERMENDAGRI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material ISBN:9786028702 CV. EKO JAYA JAKARTA 2011 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.57.46_%281%29.jpeg.jpeg