Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG PERINDUSTRIAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG DI BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2008 : PERKRETAAPIAN , PELAYARAN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT 1958

UNDANG - UNDANG DI BIDANG PERHUBUNGAN TAHUN 2008 : PERKRETAAPIAN , PELAYARAN DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT 1958

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2018 (1)

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1986 NO. 1 - 48

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1986 NO. 1 - 48

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1990

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN 1990

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NO. 13 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 10 PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DATI II MAGELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NO. 13 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 10 PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DATI II MAGELANG

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UU TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UU TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI SARANA, PRASARANA DAN PELAYANAN LINTAS BATAS ANTAR NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI HIBAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 45 dari total 332 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01699 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya