Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Halaman Akhir

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS)

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KAB. DAERAH TINGKAT II

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN

BAGIAN UMUM DAN HUMAS SETDA PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG RI TENTANG PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PERPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 1999. UU RI NOMOR 07 TAHUN 2006. PP RI NOMOR 71 TAHUN 2000. PP RI NOMOR 63 TAHUN 2006. KEPRES NOMOR 09 TAHUN 2007. KEPRES NOMOR 10 TAHUN 2007

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II SUKOHARJO

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG RI NO 7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

UNDANG-UNDANG RI NO 7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PELAJAR DAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN AMANDEMEN DENGAN PENJELASANNYA. BAGIAN YANG DI AMANDEMEN. PROSES DAN PERUBAHAN AMANDEMEN. PROFIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PANCASILA, SUMPAH PEMUDA, TEKS PROKLAMASI DAN PIAGAM JAKARTA.

UUD 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PELAJAR DAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN AMANDEMEN DENGAN PENJELASANNYA. BAGIAN YANG DI AMANDEMEN. PROSES DAN PERUBAHAN AMANDEMEN. PROFIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. PANCASILA, SUMPAH PEMUDA, TEKS PROKLAMASI DAN PIAGAM JAKARTA.

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BESERTA PELAKSANAANNYA. ASN. JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN. MANAJEMEN PNS. SEKERTARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI ASN. PENILAIAN KINERJA DISIPLIN. MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. GAJI PNS. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA BESERTA PELAKSANAANNYA. ASN. JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN. MANAJEMEN PNS. SEKERTARIAT, SISTEM DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KERJA, SERTA TANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI ASN. PENILAIAN KINERJA DISIPLIN. MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. GAJI PNS. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SETWILDA KAB. DATI II PURWOREJO

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA JILID III

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA JILID III

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH JILID VI

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH JILID VI

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:

Saat ini anda berada pada halaman 38 dari total 332 halaman

Permintaan membutuhkan 0.02082 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik