UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

3311 37 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 9786021762295> KESINDO UTAMA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.20.jpeg.jpeg UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 9786026657831 BRIGHT LEARNING CENTER 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.08.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 9786023949045 BHUANA ILMU POPULER 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.05.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN, PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN BAGIAN UMUM DAN HUMAS SETDA PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.03.jpeg.jpeg INSTRUMEN HAM NASIONAL. UUD NEGARA RI TAHUN 1945, UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICESCR. UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR. UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL. BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 9789792614497 TIM PUBLIKASI KOMNAS HAM 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.01.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material 9786023761609 PUSTAKA MAHARDIKA 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.00.jpeg.jpeg SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGIAN BINA HUKUM DAN ORGANISASI SETDA PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material BIRO HUKUM DEPARTEMEN SOSIAL RI WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.49.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material DIREKTORAT JENDRAL HAM WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.49_%281%29.jpeg.jpeg PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT I TEGAL Additional Author mixed material KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI 2010 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.48.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II WONOSOBO Additional Author mixed material 9786027763256 PUSTAKA MAHARDIKA WhatsApp_Image_2024-10-04_at_16.01.48_%282%29.jpeg.jpeg