Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU III

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU III

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU II

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU II

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN BARANG DAN JASA TERBARU & TERLENGKAP. DILENGKAPI DENGAN PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN BARANG DAN JASA TERBARU & TERLENGKAP. DILENGKAPI DENGAN PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PERPRES RI NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. DILENGKAPI DENGAN PP TENTANG JASA KONSTRUKSI. TUNJANGAN JABATAN FUNGDIONALPENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL LELANG. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFA STRUKTUR

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. DILENGKAPI DENGAN PP TENTANG JASA KONSTRUKSI. TUNJANGAN JABATAN FUNGDIONALPENGELOLAPENGADAAN BARANG/JASA. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL LELANG. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFA STRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG DESA, KELURAHAN, DAN KECAMATAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. PP TENTANG KELURAHAN. PP TENTANG KECAMATAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG DESA, KELURAHAN, DAN KECAMATAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. PP TENTANG KELURAHAN. PP TENTANG KECAMATAN

Detail CantumanXML DetailCite
ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG SISTEM PERBUKUAN UU RI NOMOR 3 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. PERMENDIKBUD RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. PERMENDIKNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU

UNDANG-UNDANG SISTEM PERBUKUAN UU RI NOMOR 3 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. PERMENDIKBUD RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. PERMENDIKNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN UU RI NOMOR 5 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. PP RI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM. PERMENDIKBUD RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2016. PERMENPU DAN PR RI NOMOR 01/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN. PERMENDIKBUD RI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN TRADISI. PERMENDIKBUD RI NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA. PERMENDAGRI DAN MENBUDPAR NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN UU RI NOMOR 5 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. PP RI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM. PERMENDIKBUD RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TA 2016. PERMENPU DAN PR RI NOMOR 01/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN. PERMENDIKBUD RI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN TRADISI. PERMENDIKBUD RI NOMOR 106 TAHUN 2013 TENTANG WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA. PERMENDAGRI DAN MENBUDPAR NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 36 dari total 332 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01627 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya