HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU III

3311 36 10 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU III BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 JAWA TENGAH Additional Author mixed material BIRO HUKUM DAN SEKJEN KEMENAG 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.02.07.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2016 BUKU II BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 JAWA TENGAH Additional Author mixed material BIRO HUKUM DAN SEKJEN KEMENAG 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.58.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN BARANG DAN JASA TERBARU & TERLENGKAP. DILENGKAPI DENGAN PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM DAN ORTALA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG Additional Author mixed material 9786026673183 LEGALITY 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.49.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG RI NO 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material DINAS PUPR KAB. PBG 2019 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.00.54.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG. DILENGKAPI DENGAN PP TENTANG JASA KONSTRUKSI. TUNJANGAN JABATAN FUNGDIONALPENGELOLAPENGADAAN BARANG/ BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.43.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG DESA, KELURAHAN, DAN KECAMATAN. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. PP TENTANG KELURAHAN. PP TENTANG KECAMATAN DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 6021674391 PUSTAKA MAHARDIKA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.37.jpeg.jpeg ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.37_%281%29.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG SISTEM PERBUKUAN UU RI NOMOR 3 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. PERMENDIKBUD RI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN. PERMENDIKNAS RI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG BUKU CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 Additional Author mixed material 9789790077416 SINAR GRAFIKA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.36.jpeg.jpeg UNDANG-UNDANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN UU RI NOMOR 5 TAHUN 2017. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. PP RI NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM. PERMENDIKBUD RI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II Additional Author mixed material 9789790077461 SINAR GRAFIKA 2017 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.30.jpeg.jpeg UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.26.jpeg.jpeg