Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1995 SERI D NOMOR 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8 SERI : D NOMOR : 4 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI PURBALINGGA BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 2004 BUKU : V

HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI PURBALINGGA BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 2004 BUKU : V

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PEKALONGAN SERI : B, C, D TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN APBD TA 2020

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN APBD TA 2020

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI PURBALINGGA BULAN JULI - AGUSTUS 2004 BUKU : IV

HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI PURBALINGGA BULAN JULI - AGUSTUS 2004 BUKU : IV

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 31 dari total 332 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01609 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya