PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

3311 30 10 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.11.19.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT. PERMENDAGRI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. PERMENDAGRI NOMO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANJARNEGARA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.44.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author _ Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.43.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN UKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.43_%283%29.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.43_%282%29.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author SETDA KAB. MAGELANG Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material 2017 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.43_%281%29.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEMANGGUNG Additional Author SEKRETARIAT NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.34.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.31.jpeg.jpeg PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2024-11-20_at_08.10.34.jpeg.jpeg LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PT. MEDIA MAKMUR MAJU MANDIRI Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAEARH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material SEMARANG BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2008 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_10.58.15.jpeg.jpeg