Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 296 297 298 299 300 Berikutnya Halaman Akhir

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA

PERMATA PRESS - CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL - DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO - PEMERINTAH KAB PBG

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - JDIH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KUDUS - PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NO 36 TH 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 28 TH 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Pengarang - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN MELIPUTI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI 903/2429/SJ-TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005

CV. CITRA UTAMA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 296 297 298 299 300 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:

Saat ini anda berada pada halaman 296 dari total 332 halaman

Permintaan membutuhkan 0.01739 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik