PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

3311 296 10 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN TEGAL Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA PERMATA PRESS Additional Author CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TK II TEGAL Additional Author DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO Additional Author PEMERINTAH KAB PBG Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author JDIH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KUDUS Additional Author PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2005 Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERATURAN PEMERINTAH RI NO 36 TH 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 28 TH 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Pengarang Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN MELIPUTI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI 903/2429/SJ-TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2005, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 CV. CITRA UTAMA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author mixed material ISBN:9799625947 CV. CITRA UTAMA 2005