KETENTUAN PELAKSASAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR :

3311 294 10 KETENTUAN PELAKSASAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 1 TAHUN 2013 TANGGAL 3 JANUARI 2013 FOKUSINDO MANDIRI Additional Author CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO Additional Author mixed material 2013 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN, PERATURAN BERSAMA METERI KEUANGAN DANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.07/2014, NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMU DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2014 Additional Author KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANJARNEGARA Additional Author PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2014 2014 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI Additional Author CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANJARNEGARA Additional Author DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI Additional Author mixed material Jakarta KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 2015 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015 - 2035 PERMATA PRESS Additional Author CV CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI Additional Author JDIH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KUDUS Additional Author mixed material Jakarta KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI 2015 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN , UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MAESTRO Additional Author CV CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2015 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author PERTJETAKAN NEGARA RI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD. PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 2 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 74 TENTANG GURU DAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. PP RI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 74 TENTANG GURU DAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (PERMENDIKBUD NOMOR 8 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. PP RI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017