PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/

3311 215 10 PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAEARH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDT DAN TRANS NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PERUBAHAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2019. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2018. PERMENDAGRI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL. CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2019. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2018. PERMENDAGRI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL. CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN APBD TA 2020 CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BP. CIPTA JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERMENDAGRI NOMOR 123 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUBER DARI APBD. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author KEMENTRIAN DALAM NEGERI DIRJEN KEUANGAN DAERAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH. DILENGKAPI DENGAN UU TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PATI Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2019