Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 211 212 213 214 215 Berikutnya Halaman Akhir

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEMENTRIAN DALAM NEGERI DIRJEN KEUANGAN DAERAH - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II PEMALANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN UKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH - BAGIAN UKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 211 212 213 214 215 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 3311 dari pencarian Anda melalui kata kunci:

Saat ini anda berada pada halaman 214 dari total 332 halaman

Permintaan membutuhkan 0.0172 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik