PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3311 214 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEMENTRIAN DALAM NEGERI DIRJEN KEUANGAN DAERAH Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material KEMENTRIAN DALAM NEGERI DIRJEN KEUANGAN DAERAH 2011 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II PEMALANG Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN UKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN UKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEDOMAN PENETAPAN BATAS DESA (PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. PP NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II TEGAL Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI ASN, KEMENDAGRI DAN PEMDA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA (DPRD) DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJADIN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PELAKSANAAN PERJADIN LAUR NEGERI CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2016 PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN ANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL. KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. PEDOMAN NOMENKLATUR SEKERTARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN/ CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Additional Author mixed material Jakarta CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017