TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1187-1250

3311 213 10 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1187-1250 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1956 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1325 - 1385 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1956 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 945-1000 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1956 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1001-1060 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1956 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1251-1324 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1956 TAMBAHAN BERITA NEGARA DARI NOMOR 1-153 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1959 HIMPUNAN PERATURAN-KEPUTUSAN-INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 1980 JILID I BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material Jakarta BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI 1980 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN 2008 PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KEMENDAGRI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material KEMENDAGRI RI 2011 PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KEMENDAGRI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material KEMENDAGRI RI 2011