UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG

3311 16 10 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.48.35.jpeg.jpeg UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG - UNDANG DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, UNDANG - UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERUBAHANNYA, PP RI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM , KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA, DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK CV. CIPTA MEDIA INDONESIA Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2018 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.48.17.jpeg.jpeg ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II SUKOHARJO Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.47.59.jpeg.jpeg ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 Additional Author BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author mixed material CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.47.33.jpeg.jpeg PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KEMENDAGRI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material 9786028702843 CV. EKO JAYA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.47.15_%281%29.jpeg.jpeg PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material 9786028702843 CV. EKO JAYA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.47.15.jpeg.jpeg PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH BIRO HUKUM SEKJEN DEPDAGRI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material 9786028702843 CV. EKO JAYA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.47.15_%281%29.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 5 KEMENDAGRI RI Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA Additional Author mixed material CV. EKO JAYA JAKARTA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.46.42.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 5 CV. EKO JAYA JAKARTA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author mixed material CV. EKO JAYA JAKARTA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.46.42.jpeg.jpeg HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 4 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material CV. EKO JAYA JAKARTA 2016 WhatsApp_Image_2025-01-03_at_09.46.29.jpeg.jpeg