HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA

3311 159 10 HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author PUSAT PENYULUHAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI Additional Author PEMPROV TK I JAWA TENGAH, BIRO BINA PEMERINTAHAN DESA Additional Author mixed material SEMARANG PEMPROV TK I JAWA TENGAH, BIRO BINA PEMERINTAHAN DESA HIMPUNAN PERATURAN YANGBERKAITAN DENGAN DESA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author PUSAT PENYULUHAN HUKUM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2011 HIMPUNAN PERATURAN YANGBERKAITAN DENGAN DESA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author R. WIYONO, SH Additional Author mixed material PURBALINGGA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA 2011 HIMPUNAN REGULASI TENTANG DESA, UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP NO 43 TH 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, NO 47 TH 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43 TH 204 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PERMENDAGRI NO 111 TH 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA, NO 112 TH 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NO 113 TH 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, NO 114 TH 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, NO 82 TH 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NO 83 TH 2015 TENTANGPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NO 84 TH 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SINAR GRAFIKA Additional Author BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA, KEMENDAGERI RI Additional Author mixed material Jakarta DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA, KEMENDAGERI RI BUKU TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DESA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author DIREKTORAT PEMBERDAYAAN WAKAF DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENAG RI Additional Author KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Additional Author mixed material Jakarta KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2016 BUKU TEKNIS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG EKONOMI DESA SISTEM JDIH BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Additional Author KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Additional Author mixed material Jakarta KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2016 BUKU TEKNIS MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANADESA KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI Additional Author SISTEM JDIH BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Additional Author mixed material Jakarta KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2016 BUKU TEKNIS SARANA DAN PRASARANA ELEKTRIFIKASI DESA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Additional Author SISTEM JDIH BAGIAN HUMUM DAN HAM SETDA KAB. PURBALINGGA Additional Author KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Additional Author mixed material Jakarta KEMENTRIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2016 HIMPUNAN PERATURAN MENGENAI DANA DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Additional Author DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Additional Author mixed material Jakarta DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2014 HIMPUNAN UNDANG-UNDANG BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG. UU RI NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI. UU RI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. UU RI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR. UU RI NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN. UU RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA RUANG. UU RI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author ADRIAN SUTEDI, SH.MH Additional Author KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. BIRO HUKUM DAN SEKJEN Additional Author mixed material Jakarta KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. BIRO HUKUM DAN SEKJEN