KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA Additional Author BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH Additional Author BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN Additional Author mixed material bibliography SEMARANG BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH id Indonesia 348.59 BIR JDIH Purbalingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2-0428 0428 My Library 2-0428 IMG-20240912-WA0104.jpg.jpg 432 2020-06-08 14:24:51 2024-09-30 10:56:55 machine generated