ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN

ENAM (6) UNDANG-UNDANG RI. UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. UU TENTANG PORNOGRAFI. UU TENTANG PERS. UU TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. UU TENTANG KEPOLISIAN RI. UU TENTANG PENYIARAN. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK. PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN HAK JAWAB. PENTINGNYA PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DAN KORBAN BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH Additional Author BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN Additional Author mixed material bibliography CV. CIPTA MEDIA INDONESIA 2017 id Indonesia 348.02 CIP JDIH Purbalingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2-1539 1539 WhatsApp_Image_2024-10-04_at_09.01.37_%25281%2529.jpeg.jpeg 1566 2020-06-08 14:53:13 2024-11-20 14:13:02 machine generated