LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS BP. DHARMA BHAKTI Additional Author CV. EKO JAYA Additional Author PEMERINTAH KAB. PURBALINGGA Additional Author LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN Additional Author mixed material bibliography Jakarta CV. EKO JAYA 2004 id Indonesia 348.59 EKO JDIH Purbalingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2-0150 0150 My Library 2-0150 IMG-20240828-WA0195.jpg.jpg 154 2020-06-08 14:24:51 2024-09-17 09:13:06 machine generated