Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN KEPALA BPN NO. 1 TAHUN 2006 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, PERATURAN PENUNJANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PERATURAN KEPALA BPN NO. 1 TAHUN 2006 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, PERATURAN PENUNJANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (PP NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (PP NOMOR 38 TAHUN 2007) & ORGANISASI PERANGKAT DERAH (PP NOMOR 41 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
HASIL SEMINAR HUKUM PERTANAHAN

HASIL SEMINAR HUKUM PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP NOMOR 39 TAHUN 2006) & TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (PP NOMOR 40 TAHUN 2006). DILENGKAPI DENGAN UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PP NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH. PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN (PP NOMOR 39 TAHUN 2006) & TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL (PP NOMOR 40 TAHUN 2006). DILENGKAPI DENGAN UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PP NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH. PP NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM KONTEKS UUPA-UUPR-UUPLH

HUKUM PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH DALAM KONTEKS UUPA-UUPR-UUPLH

Detail CantumanXML DetailCite
MASALAH TANAH DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

MASALAH TANAH DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Detail CantumanXML DetailCite
TERMINOLOGI HUKUM PIDANA

TERMINOLOGI HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT (PP NOMOR 3 TAHUN 2007) & PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR104 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007. PERMENKEU SEBAGAI PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN, PERBENDAHARAAN DAN BADAN LAYANAN UMUM

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT (PP NOMOR 3 TAHUN 2007) & PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR104 TAHUN 2006 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007. PERMENKEU SEBAGAI PELAKSANAAN DANA PERIMBANGAN, PERBENDAHARAAN DAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN

HUKUM ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISISAN RI TAHUN 2007 DILENGKAPI DENGAN HONORARIUM, TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL. DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISAI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA. PENGELOLAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL HAKIM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISISAN RI TAHUN 2007 DILENGKAPI DENGAN HONORARIUM, TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL. DANA OPERASIONAL MENTERI/PEJABAT SETINGKAT MENTERI. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISAI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA. PENGELOLAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   96   97   98   99   100   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 99 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04659 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya