Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   Berikutnya   Halaman Akhir 
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017) DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA (PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.

ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA (PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017) DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA (PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERATURAN KPU RI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU.

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

HIMPUNAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
KALEIDOSKOP 10 BULAN KEPEMIMPINAN TASDI-TIWI #2

KALEIDOSKOP 10 BULAN KEPEMIMPINAN TASDI-TIWI #2

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
KOPERASI PURBALINGGA PEMBERDAYAAN POTENSI EKONOMI KERAKYATAN

KOPERASI PURBALINGGA PEMBERDAYAAN POTENSI EKONOMI KERAKYATAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI ( PP. NOMOR 2 TAHUN 2006 ) PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( PP. NOMOR 8 TAHUN 2006 ) DILENGKAPI : TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA ) TAHUN 2006, PENETAPAN SANKSI OLEH KPPN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN, PENYAMPAIAN RENCANA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS ( CASH FORECASTING ) INSTANSI / SATUAN KERJA PEMERINTAH PUSAT / DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   91   92   93   94   95   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 92 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06218 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya