Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN JUKNIS BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH(PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN . PERMENDIKBUD NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH. PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN JUKNIS BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH(PERMENDIKBUD NOMOR 26 TAHUN 2017). DILENGKAPI DENGAN PERMENDIKBUD NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN . PERMENDIKBUD NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN. PERMENDIKBUD NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. PERMENDIKBUD NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG HARI SEKOLAH. PERMENDIKBUD NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

Detail CantumanXML DetailCite
KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

KONSOLIDASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN 2015, PERUBAHAN : 1. KEPRES NOMOR 35 TAHUN 2011 PERUBAHAN PERTAMA, 2. KEPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PERUBAHAN KEDUA, 3. KEPRES NOMOR 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA, 4. KEPRES NOMOR 4 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEEMPAT

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DILENGKAPI DENGAN 13 PERATURAN LKPP TERBARU

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS PEMERIKSAAN TANAH. KLASIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. DILENGKAPI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS PEMERIKSAAN TANAH. KLASIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMO : 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERLAN PERCEPATAAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMO : 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERLAN PERCEPATAAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTA BESERTA PENJELASANNYA

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTA BESERTA PENJELASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG LINDUNG DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2990 TANGGAL 2 OKTOBER 1990 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2990 TANGGAL 2 OKTOBER 1990 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 80 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.10894 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya