Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DESA

PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENKEU TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INSFRASTRUKTUR DAERAH. PERMENKEU TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR. PERATURAN LKPP YANG TERBARU TAHUN 2018. PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENKEU TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INSFRASTRUKTUR DAERAH. PERMENKEU TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR. PERATURAN LKPP YANG TERBARU TAHUN 2018. PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESA. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. PP NOMOR 43 TAHUN 2014. PP NOMOR 60 TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESA. UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. PP NOMOR 43 TAHUN 2014. PP NOMOR 60 TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO 245 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
KEPPRES NO 16 TH 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

KEPPRES NO 16 TH 1994 TENTANG PELAKSANAAN APBN

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 79 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04556 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya