Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA. PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRASNMIRASI

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERTANAHAN DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATARUANG

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERTANAHAN DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATARUANG

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DILENGKAPI : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG - UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

KATALOG PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. 2005 DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES RI. NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH & PENJELASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN. PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN DESA. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAAN. UU RI TENTANG DESA. PP RI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UNDANG-UNDANG DESA DAN PERATURAN PELAKSANAAN. UU RI TENTANG DESA. PP RI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 78 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.09815 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya