Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 
PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA REGENCY IN FIGURES 2018

PURBALINGGA DALAM ANGKA, PURBALINGGA REGENCY IN FIGURES 2018

Detail CantumanXML DetailCite
MEMETIK BUAH PERILAKU

MEMETIK BUAH PERILAKU

Detail CantumanXML DetailCite
KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

KETENTUAN PELAKSANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERISIKAN TENTANG KEP. KEPALA BAKN NO 02 TH 1999 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEP. KEPALA BAKN NO 02 A TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG TUNGGU BAGI PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARPOL, KEPMENDAGRI NO 6 TH 1999 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN MENJADI ANGGOTA PARPOL BAGI PNS DI JAJARAN DEPDAGRERI, PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOL, PP RI NO 12 TH 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO 5 TH 1999 TENTANG PNS YG MENJADI ANGGOTA PARPOLL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PENGERTIAN-PENGERTIAN TENTANG DAERAH OTONOM DAN WILAYAH ADMINISTRATIP

PENGERTIAN-PENGERTIAN TENTANG DAERAH OTONOM DAN WILAYAH ADMINISTRATIP

Detail CantumanXML DetailCite
INTERNET SEHAT

INTERNET SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UU RI NO 6 TH 2014 DAN PPRI NO 43 TAHUN 2014

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA UU RI NO 6 TH 2014 DAN PPRI NO 43 TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PELAKSANAANNYA DILENGKAPI DENGAN PENRTIBAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/ SATUAN KERJA. PEDOMAN KOREKSI KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

PENGELOLAAN DANA DESA BESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA. BERISIKAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN. DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN. HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSEKALA DESA. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. PENDAMPING DESA. JUKNIS PERATURAN DESA. PEMILIHAN KEPALA DESA. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA. PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG DESA. PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH ATAS DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

HIMPUNAN PERATURAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   76   77   78   79   80   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 77 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.08969 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya