Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, B12, NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DILENGKAPI : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014, TATA CARA PENGELOLAAN DANA DARURAT, PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERMENDAGRI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DILENGKAPI : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014, TATA CARA PENGELOLAAN DANA DARURAT, PEDOMAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DILENGKAPI : TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN / APBD, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH, TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD

PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DILENGKAPI : TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN / APBD, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH, TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMEBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ORIENTASI KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, PERMENDAGI NOMOR 34 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA, PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERPRES NO. 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILENGKAPI : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN , HIBAH DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DILENGKAPI : SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN , HIBAH DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP ) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PMK NO. 214/PMK. 05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR, PMK NO. 213/PMK. 05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PMK NO. 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP ) BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DILENGKAPI : PMK NO. 214/PMK. 05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR, PMK NO. 213/PMK. 05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PMK NO. 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 1997 SERI D NO. 6

Detail CantumanXML DetailCite
PERMENDAGRI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERMENDAGRI NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILENGKAPI : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 48 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05671 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya