Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. UU RI NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. UU RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. PP RI NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. PP RI NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008. PP RI NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK. PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ELEKTRONIK DALAM RANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW. PERPRES RI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES RI NOMOR 10 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA EDISI TERBARU. DILENGKAPI DENGAN KABINET KERJA SESUAI RESHUFFLE. DETIK- DETIK PROKLAMASI. PIAGAM JAKARTA. PAHLAWAN NASIONAL. PAHLAWAN REVOLUSI. PROFIL SELURUH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA. SEJARAH PEMEKARAN PROVINSI. DATA 34 PROVINSI DI INDONESIA. NEGARA-NEGARA DI DUNIA DAN IBUKOTANYA. DAFTAR MATA UANG DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. PENJELASAN ATAS UU RI NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. KUHP BUKU KEDUA BAB XIV KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. KUHP BUKU KETIGA BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN, PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1991 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN, PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Detail CantumanXML DetailCite
INSTRUMEN HAM NASIONAL. UUD NEGARA RI TAHUN 1945, UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICESCR. UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR. UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL.

INSTRUMEN HAM NASIONAL. UUD NEGARA RI TAHUN 1945, UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM.UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM. UU NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICESCR. UU NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR. UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. UU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANANKONFLIK SOSIAL.

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

UNDANG-UNDANG AGRARIA UU RI NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. DILENGKAPI DENGAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BPN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LOKASI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. UU RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU RI NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEJARAH PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   36   37   38   39   40   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 37 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06377 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya