Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   306   307   308   309   310   Berikutnya   Halaman Akhir 

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

Detail CantumanXML DetailCite

5 UNDANG - UNDANG TENTANG : PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PERLINDUNGAN SAKSI DAN NARKOBA, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN ANAK, PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 BUKU 4

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 BUKU 3

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 BUKU 4

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025

Detail CantumanXML DetailCite

MEMAHAMI UU, MENUMBUHKAN KESADARAN UU DAN PERATURAN TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH. UU NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PP NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN, PP NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL. INPRES NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. KEPPRES NOMOR 127 TAHUN 2001 TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG RESTRUKTURASI KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH. PERMENNEG BUMN PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite

SERI HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 JANUARI - FEBRUARI - MARET BUKU 1

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH ( PP NOMOR 54 TAHUN 2008 ) PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH ( PP NOMOR 38 TAHUN 2008 )DILENGKAPI : 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA / DAERAH , TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN / ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN / ATAU HIBAH LUAR NEGERI, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/ PMK.05/2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA DAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ( UU NOMOR 37 TAHUN 2008 ) DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TAHUN 2007 - 2008

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   306   307   308   309   310   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 307 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06254 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya