Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT. PERMENDAGRI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. PERMENDAGRI NOMO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. PELAKSANAAN PENDIDIKAN TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CALON CAMAT. PERMENDAGRI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. PERMENDAGRI NOMO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 2 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   26   27   28   29   30   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 30 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04493 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya