Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 

YURISPRUDENSI MA RI 7 PEDOMAN INDEKS

Detail CantumanXML DetailCite

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN RI MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

Detail CantumanXML DetailCite

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM, UU RI NO 31 TH 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UU RI NO 20 TH 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999, UU RI NO 23 TH 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite

BUKU HIMPUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN KPU RI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA. DILENGKAPI DENGAN PP RI NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU. KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 18/PP.02.KPT/03/KPU/I/2018 TENTANG JUKNIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU. PERATURAN BANWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN, ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN RI

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH. DILENGKAPI DENGAN PP RI TENTANG PENGUPAHAN. PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. PERMENAKER NOMOR 2, 4, 5, 6, 7 TAHUN 2017. SISTEM PELAPORAN UNIT KERJA PUSAT DAN DAERAH. TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. PENEMPATAN TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Detail CantumanXML DetailCite

NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 173 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04652 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya