Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 141 142 143 144 145 Berikutnya Halaman Akhir

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE OVER HET JAAR 1861 (P.I)

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETDA KAB PBG - LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU II TAHUN 2008 NOMOR 74-82

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI - Drs. SALAMOEN SOEHARYO, MPA DAN Drs. NASRI EFFENDY, M.Sc

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUKU II TAHUN 2007 NOMOR 53-82

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - BAGIAN HUKUM & ORTALA SETWILDA KAB. DAERAH TK II BOYOLALI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 4255-4352

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN - SEKRETARIAT NEGARA RI - PEMERINTAH KAB. PBG BAGIAN PEREKONOMIAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 1-198

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KENDAL - SEKRETARIAT NEGARA RI - PT TATANUSA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1959 1727-1920

CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MAGELANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA B.18 1954

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PT TATANUSA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.02/2007 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2008 DILENGKAPI DENGAN TATA CARA PENCARIAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA. TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM NEGARA. TATA CARA PEMBAYARAN GAJI INSENTIF PEGAWAI TIDAK TETAP. TATA CARA PENGELOLAAN REKENING DANA TALANGAN REKENING KHUSUS KOSONG

CV. EKO JAYA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEMALANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN CIPTA KARYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI RI DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 13/KMK.04/1990 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH - BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN - BIRO HUKUM PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTAHANAN NASIONAL

BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM SETWILDA TK I JAWA TENGAH - M. YAHYA HARAHAP, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 141 142 143 144 145 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"

Saat ini anda berada pada halaman 143 dari total 330 halaman

Permintaan membutuhkan 0.04533 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik