Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   Berikutnya   Halaman Akhir 
PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 15

PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH SUPLEMEN 15

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2008

HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
POLITIK DAN KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN SERTA BERBAGAI PERMASALAHANNYA

POLITIK DAN KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN SERTA BERBAGAI PERMASALAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite

(PERATURAN KEPALA BPN NO 1 TAHUN 2006) KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. DILENGKAPI DENGAN PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. PERPRES NO 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN. PERATURAN PENUNJANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

Detail CantumanXML DetailCite
PEMECAHAN PERMASALAHAN ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA

PEMECAHAN PERMASALAHAN ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN PERJALANAN DINAS DAN PENYESUAIAN TAHUN 2008

PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN PERJALANAN DINAS DAN PENYESUAIAN TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

Detail CantumanXML DetailCite
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

Detail CantumanXML DetailCite
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA, MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA, MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 3300 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "_"
Saat ini anda berada pada halaman 102 dari total 330 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04785 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya