Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

LEMARAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN 1994/1995

KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II REMBANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN 1991

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RI - BAGIAN HUKUM SETWILDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II BANYUMAS - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN SERI D NOMOR 2 TAHUN 1991

BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN HUKUM SETWILDA KAB. DAERAH TINGKAT II - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II PATI TAHUN 1992

CV. CIPTA JAYA - _ - BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1992 NOMOR 1-13

_ - BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT WILYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM. UU NOMOR 18 TAHUN 2003. UU NOMOR 16 TAHUN 2011. PP NOMOR 42 TAHUN 2013. PERMENKUMHAM NOMOR 3 DAN 22 TAHUN 2013. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014

SEKRETARIAT NEGARA RI - TATANUSA - DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Detail Cantuman XML Detail Cite

WARTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN TEGAL NOMOR 29 TAHUN XXVIII

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TEGAL - SEKRETARIAT NEGARA RI - BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - DEPDAGRI RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2011/2012

DIREKTORAT JENDERAL HAM KEMENKUMHAM RI - SEKRETARIAT NEGARA RI - BAGIAN HUKUM & HAM SETDA KAB. PURBALINGGA - KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP - DEPDAGRI RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

INFORMASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGN PUSAT TAHUN 2010 DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH TAHUN 2011

TIM AKSARA IUSTITIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO - SEKRETARIAT NEGARA RI - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA - BIRO HUKUM PROV DAERAH TK I JATENG

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR , BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DILENGKAPI : TATA CARA PENGUSULAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA, TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI DAN WALIKOTA

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2016 - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - SEKRETARIAT NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 251 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "SEKRETARIAT NEGARA RI"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 26 halaman

Permintaan membutuhkan 0.08171 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik