Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 & 1 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN & PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKEU NOMOR 36/PMK.03 2007

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 & 1 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN & PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENKEU NOMOR 36/PMK.03 2007

Detail CantumanXML DetailCite
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK & UU RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 4 TAHUN 1979 KESEJAHTERAAN ANAK. PP RI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI. PP RI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK. KEPPRES RI NOMOR 77 TAHUN 2003 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. UU RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA. UU RI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK.

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK & UU RI NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. DILENGKAPI DENGAN UU RI NOMOR 4 TAHUN 1979 KESEJAHTERAAN ANAK. PP RI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI. PP RI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK. KEPPRES RI NOMOR 77 TAHUN 2003 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. UU RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA. UU RI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK.

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009. DILENGKAPI DENGAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.02/2008 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2009. DILENGKAPI DENGAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 55 TAHUN 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 BUKU 4

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 BUKU 4

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

Detail CantumanXML DetailCite
SEJARAH KOTA CIMAHI

SEJARAH KOTA CIMAHI

Detail CantumanXML DetailCite
KUHD (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG) & PK ( PERATURAN KEPAILITAN)

KUHD (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG) & PK ( PERATURAN KEPAILITAN)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Pengarang"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 6 halaman
Permintaan membutuhkan 0.06836 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya