Koleksi

Pencarian Spesifik
HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH TAHUN 1990

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.07/2010 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/ PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 64/PB/2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNA MATA ANGGARAN PENERIMAAN DAN MATA ANGGARAN PENGELUARAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.06/2005 BAGAN PERKIRAA STANDAR, PERATURAN DIREKTUR JENDARAL PERBANDAHARAAN NOMOR PER - 66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

PENANGANAN KONFIL SOSIAL (UU RI NO 7 TAHUN 2012). DILENGKAPI DENGAN UU RI NO 23 TH 1959 TTG PNTPN UU DARURAT NO 2 TH 1959 TTG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN BINTANG GARUDA. UU RI NO 27 TH 1997 TTG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI. UU RI NO 56 TH 1999 TTG RAKYAT TERLATIH. UU RI NO 2 TH 2002 TTG KEPOLISIAN. UU RI NO 3 TH 2002 TTG PERTAHANAN NEGARA. UU RI NO 15 TH 2003 TTG PNTPN PP PENGGANTI UU NO 1 TH 2002 TTG PEMBRANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UU. UU RI NO 34 TH 2004 TTG TNI, UU RI NO 1 TH 2009 TTG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHA

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PT GRASINDO"
Permintaan membutuhkan 0.14753 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya