Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAERAH (PEMENDAGRI NO.67 TAHUN 2012) DAN IZIN LINGKUNGAN (PP NO 27 TAHUN 2012

PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAERAH (PEMENDAGRI NO.67 TAHUN 2012) DAN IZIN LINGKUNGAN (PP NO 27 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XVIII

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XVIII

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XVIII

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAH DI DAERAH JILID XVIII

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH (PER ART/KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 2015). DILENGKAPI DENGAN PERUBAHAN KE SATU SAMPAI KE TIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. UU TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PP NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAn KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. DILENGKAPI DENGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. UU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG JUKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. PERMENDAGRI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017. PERMENDAGRI NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1991 NOMOR 1-9

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN 1991 NOMOR 1-9

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN TAHUN 1993

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN TAHUN 1993

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 1996 SERIE D NOMOR 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SALAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 1996 SERIE D NOMOR 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN SALAMAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PERTJETAKAN NEGARA RI"
Permintaan membutuhkan 0.39379 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya