Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN , PENGESEAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DILENGKAPI : PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG - UNDANG DASAR 1945, INPRES NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9, 11 DAN 12 TAHUN 2005, SURAT EDARAN MENTERI APARATUR NEGARA NOMOR SE -08/ M. PAN/3/2005 TENTANG NETRALITAS PNS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

CV. EKO JAYA JAKARTA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. WONOSOBO - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH & PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 DILENGKAPI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004, UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2000

CV. EKO JAYA - CV. CITRA UTAMA - AGIAN HUKUM SETDA KAB. CILACAP - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN, PERATURAN BERSAMA METERI KEUANGAN DANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.07/2014, NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMU DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA JAKARTA 2014 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANJARNEGARA - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL. DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD DAN TATA TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. PERATURAN KPU RI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN UMUM

CV. CIPTA MEDIA INDONESIA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KAB. GROBOGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHA

PT GRASINDO - DIREKTORAT JENDERAL HAM KEMENKUMHAM RI - BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANJARNEGARA - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MAGELANG - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 11 12 13

Hasil Pencarian

Ditemukan 130 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA"

Saat ini anda berada pada halaman 13 dari total 13 halaman

Permintaan membutuhkan 0.06394 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Pencarian Spesifik