Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18 

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA. DILENGKAPI DENGAN PENJELASAN TERHADAP IMPLEMENTASI SUBSTANSI PP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMRINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR, PERATURAN LKPP YANG YANG TERPADU TAHUN 2018, PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DILENGKAPI : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH, PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PINJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKRUR OLEH BADAN USAHA PENJAMIN INFRASTRUKTUR, PERATURAN LKPP YANG YANG TERPADU TAHUN 2018, PERKA LKPP TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite

BUKU HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992

Detail CantumanXML DetailCite

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN. DILENGKAPI DENGAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN. GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2009. PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S-1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN. TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU TETAP BUKAN PNS YANG BELUM MEWAKILI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18 

Hasil Pencarian

Ditemukan 180 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA"
Saat ini anda berada pada halaman 18 dari total 18 halaman
Permintaan membutuhkan 0.04636 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya