Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PERUNDANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 5

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 BUKU 5

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM). DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM. PERUBAHAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 4,5 &21 - 29

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL TAHUN 1997/1998

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL TAHUN 1997/1998

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 14 SERI D NO. 12

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA TAHUN 1997 NOMOR 14 SERI D NO. 12

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI D NO. 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI D NO. 2

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN DAEREAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA RAHUN 1996 NOMOR 8 SERI D NO. 5

LEMBARAN DAEREAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA RAHUN 1996 NOMOR 8 SERI D NO. 5

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PEMERINTAH KAB. DAERAH TINGKAT II BLORA"
Permintaan membutuhkan 0.17008 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya