Koleksi

Pencarian Spesifik
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 - 2018

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 - 2018

Detail CantumanXML DetailCite

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
HASIL SEMINAR HUKUM PERTANAHAN

HASIL SEMINAR HUKUM PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
PEDOMAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.05/2009 TENTANG PERENCANAAN KAS. PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING. PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.05/2009 TENTANG PERENCANAAN KAS. PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING. PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
KETENAGAKERJAAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN & UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

KETENAGAKERJAAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN & UU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. DILENGKAPI DENGAN KEPPRES RI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. KEPPRES RI NOMOR 84 TAHUN 2004 TENTANG KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
PEMECAHAN PERMASALAHAN ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA

PEMECAHAN PERMASALAHAN ACARA PERDATA PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (PP NOMOR 37 TAHUN 2004) & PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP NOMOR 42 TAHUN 2004). DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN. PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI HARI TUA BAGI PNS

Detail CantumanXML DetailCite
PROGRAM KO-KURIKULER LATIHAN KESEGARAN JASMANI BARIS BEBARIS TATA CARA UPACARA SIPIL DAN CERAMAH TENTANG KESEHATAN MENTAL MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

PROGRAM KO-KURIKULER LATIHAN KESEGARAN JASMANI BARIS BEBARIS TATA CARA UPACARA SIPIL DAN CERAMAH TENTANG KESEHATAN MENTAL MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III (EDISI REVISI III)

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

HIMPUNAN YURISPRUDENSI HUKUM HAK CIPTA & MERK DILENGKAPI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG UU ADVOKAT, UU KEKUASAAN KEHAKIMAN, UU MK, UU MA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 783 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "LANDSDRUKKERIJ-WELTEVREDEN"
Saat ini anda berada pada halaman 11 dari total 79 halaman
Permintaan membutuhkan 0.05857 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya