Koleksi

Pencarian Spesifik
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
HIMPUNAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2014 BUKU 2

HIMPUNAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2014 BUKU 2

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH. DILENGKAPI DENGAN PERMENDAGRI RI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG JUKNIS TATA CARA KERJASAMA DAERAH. PERMENDAGRI TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA ANTAR DAERAH. TATA CARA KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAH DESA. PERMENDAGRI TENTANG KERJASAMA DESA

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

HIMPUNAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017

Detail CantumanXML DetailCite
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 1-41

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NO. 1-41

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP KHUSUS KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DALAM UU PIDANA KHUSUS

KUHP KHUSUS KOMPILASI KETENTUAN PIDANA DALAM UU PIDANA KHUSUS

Detail CantumanXML DetailCite
BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM. UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA IV/1985

BAHAN POKOK PENYULUHAN HUKUM. UNDANG-UNDANG AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA IV/1985

Detail CantumanXML DetailCite
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH & PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ( PERMEN DAGRI NOMOR 5 TAHUN 2017 )

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH & PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ( PERMEN DAGRI NOMOR 5 TAHUN 2017 )

Detail CantumanXML DetailCite
HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG RI 1951-1999, DILENGKAPI UU RI NO 30 TH 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

HIMPUNAN SURAT EDARAN MAHKAMA AGUNG RI 1951-1999, DILENGKAPI UU RI NO 30 TH 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
PROSES PENCALONAN KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH

PROSES PENCALONAN KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "ERMANSJAH DJAJA"
Permintaan membutuhkan 0.39845 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog


JDIH Purbalingga

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec cursus mauris. Nullam vel nunc quis ipsum laoreet interdum. Maecenas aliquet nec velit in consequat.
Info selengkapnya