Koleksi

Halaman Pertama Sebelumnya 21 22 23 24 25 Berikutnya Halaman Akhir

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DILENGKAPI : SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

CV. EKO JAYA JAKARTA - KEMENTRIAN KEHUTANAN DIRJEN BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL - BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

CV. EKO JAYA JAKARTA - CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2010 - BAGIAN HUKUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG - BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BLORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA MANTAN KETUA , WAKIL KETUA DAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA/ DUDANYA DAN PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD )

CV. EKO JAYA JAKARTA - CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2008 - BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI - PERTJETAKAN NEGARA RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 & 78 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI JAKARTA 2008 - CV. EKO JAYA JAKARTA 2008 - BIRO HUKUM PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 - BAGIAN UKUM SETDA KAB. PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH, DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN EVALUASI DAN PEDOMAN UMUM KINERJA DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DAN PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL

CV. EKO JAYA JAKARTA - CV. EKO JAYA - JDIH BAGIAN HUKUM KOTA MAGELANG - DIRJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2013/2014

CV. EKO JAYA JAKARTA - _ - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT & UU RI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. DILENGKAPI DENGAN SK KONGRES ADVOKAT INDONESIA 1 TAHUN 2008 NO.08/KAI-I/V/2008 TENTANG KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA. UU RI NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. UU RI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MK. PERPU RI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MK. UU RI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2013, MENJADI UU. UU RI NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. UU RI NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MA. UU RI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MA. UU RI NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. UU RI NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI. UU RI NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI

CV. EKO JAYA JAKARTA - BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA - BAGIAN HUKUM SETWILDA TINGKAT II KUDUS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 21 22 23 24 25 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 467 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "EKO JAYA"

Saat ini anda berada pada halaman 21 dari total 47 halaman

Permintaan membutuhkan 0.04638 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Koleksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DILENGKAPI : SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 & 78 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH DAN TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH DILENGKAPI : UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH, DILENGKAPI DENGAN PEDOMAN EVALUASI DAN PEDOMAN UMUM KINERJA DI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DAN PENETAPAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL

WARTA PERUNDANG - UNDANGAN TAHUN 2013/2014

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 BUKU 4

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Hasil Pencarian

Informasi

Pencarian Spesifik

Koleksi

Hasil Pencarian

Informasi

JDIH Purbalingga

Pencarian Spesifik